Pasca Bentrok TNI-Polri Ternate Kembali Tenang

TERNATE (Berita Nasional) : Suasana Kota Ternate, Maluku Utara, Rabu (26/9) kembali tenang setelah ada kesempakatan antara pimpinan TNI dan Polri menjamin keamanan anggota TNI dan Polri yang bertugas menyusul bentrokan berdarah antara anggota TNI dan Polri di Ternate, Senin (24/9), yang menelan korban jiwa dan luka-luka.

Mulai Selasa siang (25/9), anggota polisi di Ternate, Maluku Utara, mulai melaksanakan tugas seperti biasa, setelah sejak Senin pagi semuanya ditarik masuk ke markas, menyusul terjadinya bentrokan.

Untuk menenangkan suasana Gubernur Maluku Utara Thaib Armaiyn menggelar rapat Muspida terbatas, yang dihadiri Kapolda Malut Brigjen Pol Drs Mustofa, Danrem 152 Babullah Ternate Kol Inf Torry Djohar Banguntoro, Danlanal Ternate Kol Laut P Sutrisno serta sejumlah perwira Polda dan Korem.

Rapat tersebut menyepakati bahwa polisi dan TNI mulai Selasa siang akan kembali melaksanakan tugas seperti biasa, Mereka diminta tidak perlu khawatir terkait dengan kasus bentrokan, karena pimpinan Polri dan TNI di Malut akan menjamin keamanan semuanya.

Selain itu, pada rapat tersebut disepakati bahwa mulai Selasa malam, anggota polisi dan TNI di Ternate akan melakukan patroli bersama. Patroli ini ditujukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Ternate.

"Kasus penganiayaan kemarin yang mengakibatkan adanya korban meninggal dan terluka, akan diselidiki secara bersama dan kalau ditemukan pelakunya, baik itu oknum anggota polisi maupun oknum anggota TNI, akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Irpolda Malut.

Adanya kesepakatan dalam rapat muspida terbatas tersebut, diharapkan kasus bentrok tidak lagi melebar dan mendorong munculnya aksi baru. Semua anggota polisi dan TNI di Malut diharapkan menahan diri dan kembali menjaga persatuan dan persaudaraan.

Sementara itu, Danrem 152 Babullah Kol Inf Torry Djohar Banguntoro mengatakan, kalau ada anggotanya yang mencoba melakukan penganiayaan atau penembakan kepada anggota polisi terkait dengan kasus lalu, maka yang bersangkutan akan ditindak tegas.

Bentrok anggota TNI dengan anggota polisi di Ternate itu sempat membuat suasana kota Ternate menjadi mencekam, karena dalam bentrok tersebut, ada korban jiwa, yakni dua anggota polisi tewas tertusuk senjata tajam serta empat anggota polisi dan dua angota TNI mengalami luka tembak dan luka tusuk senjata tajam.

Sejauh ini belum ada penjelasan resmi, baik dari Korem maupun Polda Malut mengenai latar belakang bentrok tersebut, namun sesuai informasi yang ada, penyebabnya dipicu oleh adanya pertengkaran antara oknum anggota polisi dengan oknum anggota TNI sehari sebelumnya (Minggu).(sumber: Antara News)

PDIP Tuntut Klarifikasi Panglima TNI

JAKARTA (Berita Nasional) : Penolakan Mabes TNI meminjamkan helicopter kepada Megawati Soekarnoputri ketika hendak mengunjungi korban gempa di Kepulauan Mentawai, Minggu (23/9), masih menyisakan kemarahan di kalangan PDI Perjuangan.

Fraksi PDIP di Komisi I DPRD bahkan mengancam akan meminta klarifikasi langsung kepada Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto. ‘’Ini bukan persoalan kecil,’’ kata anggota Komisi I dari FPDIP Permadi, Selasa (25/9).

Menurut Permadi, pada 1 Oktober mendatang Komisi I memiliki agenda rapat kerja (raker) dengan Menkopolhukam Widodo AS. Dalam setiap rapat di DPR Panglima TNI selalu mendampingi Menkopolhukam. Kesempatan ini akan dimanfaatkan Fraksi PDIP untuk meminta klarifikasi dari Panglima TNI.

.‘’Kami akan meminta panglima TNI mengklarifikasi pembatalan izin itu. Kalau perlu, Menkopolhukam ikut memberikan penjelasan,’’ tegas Permada dengan nada tinggi,

Dia menyebut peristiwa itu sebagai “Sangat Memalukan”. Apalagi, katanya, selain menjabat ketua umum partai, Megawati adalah presiden Indonesia yang kelima. ‘’Memangnya Bu Mega itu mau pamer kekayaan di lokasi bencana. Dia itu bawa bantuan,’’ sesalnya.

Permadi lantas mengingatkan bahwa Megawati sebenarnya juga terhitung keluarga AURI sendiri. Suami pertama Megawati adalah pilot AURI yang hilang di perairan Maluku dalam operasi Irian Barat. ‘’Pesawat tempur Sukhoi milik AU itu juga dibeli ketika Megawati menjadi presiden dalam tantangan Komisi I,’’ ucapnya.

Politisi yang doyan berbusana hitam-hitam itu menafsirkan TNI melakukan tindakan politik praktis. ‘’TNI ternyata masih berpolitik praktis. Padahal, ini dilarang UU TNI,’’ katanya. (*)