Gas Alam di Gaza: Alasan Utama Blokade Israel?

Israel mengklaim bahwa strategi ofensifnya terhadap Jalur Gaza merupakan aksi pembalasan bagi serangan roket yang berasal dari wilayah tersebut. Namun, seorang aktivis hak asasi manusia internasional meyakini bahwa salah satu alasan di balik strategi itu mencakup motivasi yang bersumber dari penemuan cadangan gas alam di wilayah perairan Gaza yang bernilai 4 milyar dolar AS.

Mark Turner, aktivis itu, mengungkapkan bahwa pada 2000, perusahaan Inggris British Gas Group (BG) menemukan cadangan gas alam di bawah wilayah perairan Gaza. Cadangan itu diperkirakan berjumlah 1,3 triliun meter kubik yang mendekati nilai 4 milyar dolar AS.

Palestinian Investment Fund (PIF), sebuah perusahaan investasi finansial yang didirikan Salam Fayyad, menanamkan modalnya dalam proyek itu dan bertindak sebagai negosiator dari pihak Palestina di bawah koordinasi pemerintahan Mahmoud Abbas di Tepi Barat. BG mendapatkan bagian paling besar dalam konsesi untuk mengembangkan proyek the Gaza Marine Field. Perusahaan itu menargetkan Mesir sebagai pihak yang akan membeli gas alam tersebut.

Namun, Perdana Menteri Inggris saat itu, Tony Blair mendesak BG untuk mengalihkan penjualan hasil dari eksplorasi gas alam di Gaza kepada Israel. Proyek itu pun mengembangkan rencana pembangunan pipa bawah laut yang berfungsi untuk mengirimkan gas ke penyulingan milik Israel di Ashkelon. Perjanjian itu akan menutupi 10% kebutuhan energi Israel sementara PIF mendapatkan sekitar 1 milyar dolar.

Kemenangan Hamas pada pemilu legislatif 2006 mengacaukan semua rencana tersebut.

Setelah kemenangan Hamas itu, Israel mulai membekukan negosiasi dengan BG. Bagi Israel, setiap kesepakatan yang berujung pada mengalirnya dana ke Jalur Gaza akan membahayakan kebijakan resmi Tel Aviv berkaitan dengan Hamas.

Hamas sendiri sebenarnya berjanji tidak akan mengganggu pengembangan proyek itu. Ia hanya meminta restrukturisasi, terutama pada bagian-bagian yang akan membahayakan kepentingan rakyat Palestina. Hamas menentang setiap kesepakatan penjualan bahan bakar kepada Israel.

Kini, kondisi makin tidak menguntungkan bagi Israel. Dengan Hamas memegang kendali atas Jalur Gaza, Israel jelas harus melenyapkan Hamas sehingga mampu menyediakan iklim politik yang kondusif bagi kesepakatan dengan BG.

Di lain pihak, berkaitan dengan penundaan yang panjang dari Israel, BG pada Januari 2008 mempertimbangkan untuk mundur dari negosiasi dengan Israel. Perusahaan ini kembali melirik Mesri sebagai pihak pembeli.

Waktu tampaknya makin tidak bersahabat dengan Israel. Adakah keinginan BG untuk mundur dari negosiasi bernilai 4 milyar dolar yang akan memenuhi 10 persen kebutuhannya akan energi memicu strategi agresif Israel atas Gaza akhir-akhir ini?

Dan...Indonesia pun Tergadai

AKHIRNYA, Soeharto tunduk kepada kemauan IMF dan menandatangani Letter of Intent. Di butir-butir tersebut-lah Indonesia kehilangan kedaulatan ekonominya sejak 15 Januari 1998. Berikut adalah sebagian kecil dari butir-butir kesepakat an dengan IMF yang menunjukkan bahwa kedaulatan ekonomi dan moneter itu lepas dari tangan kita:

1. Pemerintah diharuskan membuat Undang-Undang Bank Indonesia yang otonom, dan akhirnya pemerintah memang membuat undang-undang yang dimaksud. Maka lahirlah Undang-undang no 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Pertanyaannya adalah, seandainya Indonesia masih berdaulat, mengapa untuk membuat Undang-Undang yang begitu penting harus dipaksakan oleh pihak asing?. Kalau Undang-Undangnya dipaksakan oleh pihak asing – yang diwakili oleh IMF waktu itu, terus untuk kepentingan siapa Undang-Undang ini dibuat? Dalam salah satu pasal Articles of Agreement of the IMF (Arcticle V section 1) memang diatur bahwa IMF hanya mau berhubungan dengan bank sentral dari negara anggota. Lahirnya Undang-Undang no 23 tersebut tentu sejalan dengan kemauan IMF. Lantas hal ini menyisakan pertanyaan besar – siapa yang mengendalikan uang di negeri ini? Dengan Undang-undang ini Bank Indonesia memang akhirnya mendapatkan otonominya yang penuh, tidak ada siapapun yang bisa mempengaruhinya (Pasal 4 ayat 2) termasuk Pemerintah Indonesia. Tetapi ironisnya justru Bank Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh IMF karena harus tunduk pada Articles of Agreement of the IMF seperti yang diatur antara lain dalam beberapa contoh pasal-pasal berikut :

Article V Section 1, menyatakan bahwa IMF hanya berhubungan dengan bank sentral (atau institusi sejenis, tetapi bukan pemerintah) dari negara anggota.

Article IV Section 2, menyatakan bahwa sebagai anggota IMF Indonesia harus mengikuti aturan IMF dalam hal nilai tukar uangnya, termasuk didalamnya larangan menggunakan emas sebagai patokan nilai tukar.

Article IV Section 3.a., menyatakan bahwa IMF memiliki hak untuk mengawasi kebijakan moneter yang ditempuh oleh anggota, termasuk mengawasi kepatuhan negara anggota terhadap aturan IMF.

Article VIII Section 5, menyatakan bahwa sebagai anggota harus selalu melaporkan ke IMF untuk hal-hal yang menyangkut cadangan emas, produksi emas, expor impor emas, neraca perdagangan internasional dan hal-hal detil lainnya.

Pengaruh IMF terhadap kebijakan-kebijakan Bank Indonesia tersebut tentu memiliki dampak yang sangat luas terhadap Perbankan Indonesia karena seluruh perbankan di Indonesia dikendalikan oleh Bank Indonesia. Dampak lebih jauh lagi karena perbankan juga menjadi tulang punggung perekonomian, maka perekonomian Indonesiapun tidak bisa lepas dari pengaruh kendali IMF. Butir-butir sesudah ini hanya menambah panjang daftar bukti yang menunjukkan lepasnya kedaulatan ekononomi itu dari pemimpin negeri ini.

2. Pemerintah harus membuat perubahan Undang-Undang yang mencabut batasan kepemilikan asing pada bank-bank yang sudah go public. Inipun sudah dilaksanakan, maka ramai-ramailah pihak asing menguasai perbankan di Indonesia satu demi satu sampai sekarang.

3. Pemerintah harus menambah saham yang dilepas ke publik dari Badan Usaha Milik Negara, minimal hal ini harus dilakukan untuk perusahaan yang bergerak di telekomunikasi domestik maupun internasional. Diawali kesepakatan dengan IMF inilah dalam waktu yang kurang dari lima tahun akhirnya kita benar-benar kehilangan perusahaan telekomunikasi kita yang sangat vital yaitu Indosat.

Hal-hal tersebut diatas, baru sebagian dari 50 butir kesepakatan pemerintah Indonesia dengan IMF. Namun dari contoh-contoh ini, dengan gamblang kita bisa membaca begitu kentalnya kepentingan korporasi asing besar, pemerintah asing dan institusi asing (yang oleh John Perkins disebut sebagai korporatokrasi yang mendiktekan kepentingan mereka ketika kita dalam posisi yang sangat lemah, yang diawali oleh kehancuran atau penghancuran nilai mata uang Rupiah kita.

Hamas Tunjukkan kepada Israel: Siapa yang Berkuasa

Dalam editorialnya pada 24 Januari, harian Israel Haaretz menuliskan analisis yang menarik. Runtuhnya tembok perbatasan di Rafah menunjukkan kelemahan intelijen Israel dan kekuatan kelompok perlawanan Islam Hamas.

Berikut petikannya.

Para perwira Korp Konstruksi IDF (Israel Defense Forces) pastinya menitikkan air mata kemarin ketika menyaksikan laporan televisi dari Rafah: tembok pemisah yang dibangun IDF dengan keringat dan darah di sepanjang “Philadephi Route”, di perbatasan Jalur Gaza dengan Mesir, telah runtuh.

Itu tampaknya adalah sisa-sisa terakhir dari jejak pendudukan bertahun-tahun Israel atas Gaza. Namun, Israel punya alasan yang lebih baik untuk khawatir akan apa yang terjadi kemarin. Dengan menghancurkan tembok yang memisahkan Palestina dan Mesir di Rafah, Hamas telah memenangkan sebuah "kudeta". Organisasi ini telah menunjukkan sekali lagi bahwa ia merupakan entitas yang disiplin dan bertekad kuat, serta musuh yang lebih canggih daripada PLO. Mereka juga telah menggagalkan rencana blokade ekonomi yang diformulasikan militer Israel, ide yang efektivitasnya diragukan sejak awal.

Israel, Mesir, dan Otorita Palestina kini dipaksa untuk menemukan sebuah pengaturan baru mengenai pengawasan perbatasan, sesuatu yang tampaknya akan bergantung kepada kemurahan hati Hamas.

Mubarak juga harus menghadapi politik domestik. Tekanan keras terhadap rakyat Palestina telah memicu tensi antara dirinya dengan Ikhwanul Muslimin.

Pejabat intelijen Israel harus menjelaskan kepada diri mereka sendiri dan juga kepada para pemimpin negara, bagaimana bisa persiapan (penghancuran tembok yang sudah berlangsung berbula-bulan—JG) itu terjadi tanpa sepengetahuan mereka.