EMPATLAWANG (Berita Nasional) : Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Joncik Muhammad, SSi MM terpilih sebagai Ketua DPRD Empat Lawang setelah menang telak mengungguli dua kandidat lainnya pada sidang paripurna pemilihan yang digelar Senin (26/11) di Tebingtinggi.
Dari 30 anggota DPRD kabupaten termuda di Sumsel itu, Joncik Muhammad menang dengan mengantongi 20 suara, sedangkan David Hadrianto yang diusung Fraksi Partai Golkar diposisi kedua dengan perolehan 6 suara, dan Joni Haryono dari Fraksi PDI Perjuangan mendapat 4 suara.
Dengan perolehan suara itu, Joncik Muhamad didukung 5 fraksi Dewan Empat Lawang yakni FPD, FPAN, FPBR, F3P Bangkit, dan FPKS Merdeka. Sedangkan dua calon lainnya yakni David Hadrianto otomatis menempati posisi Wakil Ketua I, dan Joni Haryono sebagai Wakil Ketua II.Pemilihan yang digelar di Kantor DPRD Empat Lawang, kawasan Talang Banyu, Tebingtinggi, berjalan lancar dan dijaga ketat aparat keamanan. Usai pemilihan kemarin, disaksikan Ketua sementara Jamaludin Adi dan seluruh anggota Dewan, panitia pemilihan memusnahkan kertas suara dengan cara dibakar.
Ketua terpilih Joncik Muhammad mengatakan, setelah terlaksananya pemilihan tugas awal pihaknya membentuk perangkat kelembagaan Dewan yakni komisi, panitia anggaran, panitia legislasi, panitia musyawarah, dan badan kehormatan. Setelah itu, agenda kerja yang akan dilakukan secara marathon yakni pembahasan beberapa raperda diantaranya lambang kabupaten, organisasi dan perangkat pemerintahan, serta pembahasan RAPBD Tahun 2008.(sumber: sripo)
Gempa Landa Kota Pagaralam
PAGARALAM (Berita Nasional) : Dalam sepekan ini, hampir tiap hari terjadi tiga kali gempa tektonik di Pagaralam. Namun gempa tektonik yang berpusat di Muko Muko, Bengkulu, tak memengaruhi aktivitas Gunung Dempo.
Kepada Sripo, Senin (26/11), Ketua Pos Pemantauan Gunung api dempo Slamet didampingi Mulyadi, mengatakan, berdasarkan rekaman seismograf di Pos Pemantauan Gunung Api Dempo pasca gempa tektonik jauh tersebut hanya terekam satu kali terjadi gempa tektonik jauh dengan kekuatan yang sangat kecil.
Hasil rekaman pada seismograf Minggu (25/11) pukul 09.52 terjadi gempa yang terasa selama 75-235 detik dengan kekuatan 1 MMI dengan amplitude 50-52. Satu jam kemudian pukul 11.00 terjadi gempa tektonik jauh, selama 75-83 detik, dengan amplitude 21 sampai 45 milimeter. Pada Senin (26/11) pukul 00,42 terjadi 2 kali gempa terasa, selama 25 detik, dengan kekuatan 2 MMI. Selain itu pada pukul 04.00 terjadi gempat tektonik jauh dua kali selama 50 detik dengan amplitude 4,5 milimeter.
"Peningkatan gempa yang biasa dirasakan tersebut berpotensi terjadinya peningkatan aktivitas gunung api, soalnya dengan seringnya terjadi gempa terasa, akan memicu terjadinya gempa tektonik jauh yang kemudian berlanjut ke gempa vulkanik," katanya.Dari hasil rekaman di alat seismograf di Pos Pemantauan, gempa tektonik ini belum menunjukan adanya peningkatan aktifitas di Gunung Dempo. Aktivitas Gunung Api Dempo masih aktif normal atau berada di level 1. Meskipun demikian bisa saja aktivitas gunung api dapat meningkat sewaktu-waktu.(sumber: sripo)
Kantor KPU Pagaraalam Dibakar Massa
PAGARALAM (Berita Nasional) : Kantor KPU Daerah Kota Pagaralam diserbu massa dan dibakar massa. Jalan masuk kantor KPUD Kota Pagaralam juga diblokir massa. Di dalam Kantor KPUD ada Balon Wako dan Balon Wawako.
Massa juga menggunakan batu, kayu dan bom molotov untuk menghancurkan Kantor KPUD Kota Pagaralam. Sebelum ke Kantor KPUD, massa berhasil mengacaukan kampanye salah satu Balon Wako dan Balon Wawako di sebuah lokasi. Namun situasi ini bisa dikendalikan menyusul kesigapan personel keamanan yang terdiri dari Polres, Brimob, serta TNI.Massa berhasil dibubarkan dan mereka yang berbuat anarkis bisa ditangkap.
Suasana ini terjadi saat Simulasi Pra Ops Pengamanan Pemilukada Kota Pagaralam Tahun 2007, Minggu (25/11) di Halaman Mapolres Pagaralam.
Kapolres Pagaralam AKBP K Rahmadi SH didampingi Wakapolres Kompol Defrian Doni Mando SIK mengatakan, untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi pada saat pelaksaan Pemilukada mulai dari penentuan Balon wako-Wawako yang akan lolos dalam tahap verifikasi nantinya. Sebab pada tahap tersebut akan ada yang lolos dan ada yang gugur.
"Kita khawatir pendukung salah satu balon yang gugur akan menimbulkan reaksi akibat kecewa balon yang didukungnya tidak lolos. Berbagai kemungkinan tersebut perlu dilakukan antisipasi agar tidak menimbulkan gejolak yang berujung anarkis," kata Kapolres.
Di samping menyiapakan petugas pengamanan Pemilukada, pihaknya juga telah menyiagakan personel untuk pengamanan pada masa pelaksaan Pemilukada ini sendiri.
"Kita sudah minta bantuan Brimob, TNI dan Polres tetangga untuk membantu pengamanan Pemilukada Kota Pagaralam tanggal 5 Feberuari 2008 mendatang. Disamping itu untuk menjaga berbagai kemungkinan terhadap balon, masing-masing balon dikawal 5 orang personel polisi," katanya.
Untuk Polres Pagaralam semua personel dikerahkan semua termasuk personel yang ada di lima Polsek. Sebab untuk wilyah Kota Pagaralam sendiri terdapat 350 TPS dan memerlukan pengamanan pada saat pencoblosan nantinya. Kalau hanya mengandalkan anggota polres belum mencukupi. "Namun demikian kita perlu tambahan dari Polda dan dua Polres terdekat," tegasnya.(sumber: Sripo)
Massa juga menggunakan batu, kayu dan bom molotov untuk menghancurkan Kantor KPUD Kota Pagaralam. Sebelum ke Kantor KPUD, massa berhasil mengacaukan kampanye salah satu Balon Wako dan Balon Wawako di sebuah lokasi. Namun situasi ini bisa dikendalikan menyusul kesigapan personel keamanan yang terdiri dari Polres, Brimob, serta TNI.Massa berhasil dibubarkan dan mereka yang berbuat anarkis bisa ditangkap.
Suasana ini terjadi saat Simulasi Pra Ops Pengamanan Pemilukada Kota Pagaralam Tahun 2007, Minggu (25/11) di Halaman Mapolres Pagaralam.
Kapolres Pagaralam AKBP K Rahmadi SH didampingi Wakapolres Kompol Defrian Doni Mando SIK mengatakan, untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi pada saat pelaksaan Pemilukada mulai dari penentuan Balon wako-Wawako yang akan lolos dalam tahap verifikasi nantinya. Sebab pada tahap tersebut akan ada yang lolos dan ada yang gugur.
"Kita khawatir pendukung salah satu balon yang gugur akan menimbulkan reaksi akibat kecewa balon yang didukungnya tidak lolos. Berbagai kemungkinan tersebut perlu dilakukan antisipasi agar tidak menimbulkan gejolak yang berujung anarkis," kata Kapolres.
Di samping menyiapakan petugas pengamanan Pemilukada, pihaknya juga telah menyiagakan personel untuk pengamanan pada masa pelaksaan Pemilukada ini sendiri.
"Kita sudah minta bantuan Brimob, TNI dan Polres tetangga untuk membantu pengamanan Pemilukada Kota Pagaralam tanggal 5 Feberuari 2008 mendatang. Disamping itu untuk menjaga berbagai kemungkinan terhadap balon, masing-masing balon dikawal 5 orang personel polisi," katanya.
Untuk Polres Pagaralam semua personel dikerahkan semua termasuk personel yang ada di lima Polsek. Sebab untuk wilyah Kota Pagaralam sendiri terdapat 350 TPS dan memerlukan pengamanan pada saat pencoblosan nantinya. Kalau hanya mengandalkan anggota polres belum mencukupi. "Namun demikian kita perlu tambahan dari Polda dan dua Polres terdekat," tegasnya.(sumber: Sripo)
WALHI: Selamatkan Hutan Indonesia
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), organisasi lingkungan terbesar Indonesia, menyambut dan menjadi tuan rumah bagi Greenpeace dan kapal utama SV. Rainbow Warrior pada tanggal 21-23 Januari di Indonesia. Kedatangan Greenpeace adalah salah satu bentuk semakin meningkatnya perhatian masyarakat internasional atas krisis hutan Indonesia. Selanjutnya, WALHI dan Greenpeace akan berkampanye dan mengomunikasikan kepada dunia kondisi hutan Indonesia dan tentang perlunya dukungan dunia internasional bagi upaya-upaya penyelamatan hutan-hutan Indonesia yang tersisa.
WALHI mengingatkan bahwa hutan Indonesia berada dalam kondisi krisis dan sangat mengkhawatirkan. Pembalakan hutan--baik yang legal maupun ilegal-- tidak terkontrol dan telah menyebabkan kerusakan hutan yang masif di hampir seluruh kawasan hutan Indonesia.
Longgena Ginting, Direktur Eksekutif WALHI mengatakan, "Pemerintah Indonesia mengakui bahwa tingkat deforestasi saat ini telah mencapai 3,8 juta hektar per tahun, meningkat dua kali lipat dalam lima tahun terakhir. Ini berarti Indonesia kehilangan hutannya seluas 7,2 hektar setiap menitnya."
Dampak pembalakan hutan yang merusak ini tidak saja telah menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, hancurnya habitat-habitat satwa endemik serta semakin merosotnya kualitas sumberdaya Indonesia, namun juga menghasilkan seri bencana ekologi di seluruh Indonesia, seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan, yang merenggut ratusan korban jiwa setiap tahunnya. Lebih jauh lagi, kehidupan lebih dari 40 juta masyarakat adat dan lokal yang hidupnya tergantung langsung sumberdaya hutan terus memburuk dan miskin akibat kehancuran hutan tersebut.
Berbagai upaya penyelamatan hutan Indonesia kenyataannya belum berhasil karena tidak pernah mengatasi akar permasalahan kehutanan di Indonesia, seperti korupsi, tidak diakuinya hak-hak masyarakat adat dan banyaknya industri-industri kayu bermasalah. Di tengah krisis ini, WALHI percaya hanya solusi radikal yang mampu menghentikan kerusakan tersebut, yaitu dengan memberikan ruang ekologi dan kesempatan hutan untuk bernafas dan membenahi pengelolaan sumberdaya hutan yang lebih berkelanjutan.
"WALHI berkampanye untuk diberlakukannya jeda (moratorium) pembalakan hutan yang harus diikuti oleh implementasi seluruh rencana aksi dan pembaruan kebijakan kehutanan di Indonesia," demikian Ginting.
WALHI menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mendukung upaya penyelamatan hutan Indonesia dengan melakukan aksi konkrit untuk tidak mengkonsumsi kayu dan produk yang berasal dari kayu Indonesia. WALHI juga menyeru untuk tidak mengkonsumsi kayu tropis dari Malaysia karena dikhawatirkan sebagian kayu-kayu tersebut diselundupkan dari hutan-hutan Indonesia.
WALHI percaya hanya jeda pembalakan hutan yang dapat menyelamatkan hutan Indonesia yang tersisa dari kehancuran total, serta menjadi solusi bagi bencana ekologi saat ini dan menyelamatkan jutaan dolar pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk biaya penanganan bencana-bencana yang terjadi dalam lima tahun terakhir ini. Jeda pembalakan hutan juga dapat meminimalisir hilangnya devisa akibat pencurian kayu.
"Saat ini, 80% penebangan kayu adalah ilegal, sehingga sebenarnya jeda pembalakan hutan tidak akan merugikan ekonomi Indonesia, malah justru akan menguntungkan Indonesia dalam jangka panjang. Jeda pembalakan hutan ini akan menyelamatkan hilangnya devisa hingga $1 milyar AS dari pembalakan haram," tambah Ginting.WALHI menganjurkan pemerintah agar mengembangkan skema pengalihan lapangan kerja penebangan hutan ke dalam program rehabilitasi hutan dengan menggunakan dana rehabilitasi hutan saat ini.(*)
WALHI mengingatkan bahwa hutan Indonesia berada dalam kondisi krisis dan sangat mengkhawatirkan. Pembalakan hutan--baik yang legal maupun ilegal-- tidak terkontrol dan telah menyebabkan kerusakan hutan yang masif di hampir seluruh kawasan hutan Indonesia.
Longgena Ginting, Direktur Eksekutif WALHI mengatakan, "Pemerintah Indonesia mengakui bahwa tingkat deforestasi saat ini telah mencapai 3,8 juta hektar per tahun, meningkat dua kali lipat dalam lima tahun terakhir. Ini berarti Indonesia kehilangan hutannya seluas 7,2 hektar setiap menitnya."
Dampak pembalakan hutan yang merusak ini tidak saja telah menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, hancurnya habitat-habitat satwa endemik serta semakin merosotnya kualitas sumberdaya Indonesia, namun juga menghasilkan seri bencana ekologi di seluruh Indonesia, seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan, yang merenggut ratusan korban jiwa setiap tahunnya. Lebih jauh lagi, kehidupan lebih dari 40 juta masyarakat adat dan lokal yang hidupnya tergantung langsung sumberdaya hutan terus memburuk dan miskin akibat kehancuran hutan tersebut.
Berbagai upaya penyelamatan hutan Indonesia kenyataannya belum berhasil karena tidak pernah mengatasi akar permasalahan kehutanan di Indonesia, seperti korupsi, tidak diakuinya hak-hak masyarakat adat dan banyaknya industri-industri kayu bermasalah. Di tengah krisis ini, WALHI percaya hanya solusi radikal yang mampu menghentikan kerusakan tersebut, yaitu dengan memberikan ruang ekologi dan kesempatan hutan untuk bernafas dan membenahi pengelolaan sumberdaya hutan yang lebih berkelanjutan.
"WALHI berkampanye untuk diberlakukannya jeda (moratorium) pembalakan hutan yang harus diikuti oleh implementasi seluruh rencana aksi dan pembaruan kebijakan kehutanan di Indonesia," demikian Ginting.
WALHI menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mendukung upaya penyelamatan hutan Indonesia dengan melakukan aksi konkrit untuk tidak mengkonsumsi kayu dan produk yang berasal dari kayu Indonesia. WALHI juga menyeru untuk tidak mengkonsumsi kayu tropis dari Malaysia karena dikhawatirkan sebagian kayu-kayu tersebut diselundupkan dari hutan-hutan Indonesia.
WALHI percaya hanya jeda pembalakan hutan yang dapat menyelamatkan hutan Indonesia yang tersisa dari kehancuran total, serta menjadi solusi bagi bencana ekologi saat ini dan menyelamatkan jutaan dolar pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk biaya penanganan bencana-bencana yang terjadi dalam lima tahun terakhir ini. Jeda pembalakan hutan juga dapat meminimalisir hilangnya devisa akibat pencurian kayu.
"Saat ini, 80% penebangan kayu adalah ilegal, sehingga sebenarnya jeda pembalakan hutan tidak akan merugikan ekonomi Indonesia, malah justru akan menguntungkan Indonesia dalam jangka panjang. Jeda pembalakan hutan ini akan menyelamatkan hilangnya devisa hingga $1 milyar AS dari pembalakan haram," tambah Ginting.WALHI menganjurkan pemerintah agar mengembangkan skema pengalihan lapangan kerja penebangan hutan ke dalam program rehabilitasi hutan dengan menggunakan dana rehabilitasi hutan saat ini.(*)