PALEMBANG (Berita Nasional) : Situasi politik di Kabupaten Empat Lawang memanas. Sejumlah kepala desa mengajukan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan pejabat bupati Drs. Abdul Shobur, SH.MM. Para kepela desa yang mengatasnamakan forum kades tsb berunjukrasa ke kantor DPRD Sumsel untuk menyampaikan mosi tidak percayanya.Demo tersebut memancing demo tandingan dari Forum Pemuda Empat Lawang Bersatu (FP4LB). Berselang sehari setelah enam kepada desa berdemo di kantor DPRD, puluhan massa Forum Pemuda Empat Lawang Bersatu melakukan hal serupa di kantor gubernur Sumsel. Forum ini membela eksistensi pejabat bupati Empat Lawang Abdul Shobur.
Koordinator Lapangan FP4L Apriyanto menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan H Abdul Shobur karena dinilai berhasil dalam mengemban amanah. Mereka meminta masyarakat berpikir objektif terhadap kepemimpinan H Abdul Shobur sebagai Penjabat Bupati Empat Lawang.
Dia juga meminta oknum- oknum yang memiliki kepentingan politis untuk tidak mencari-cari kesalahan.”Kalaupun ada keluarga atau saudara yang ingin mencalonkan diri sebagai Bupati Empat Lawang, bersaing dengan sehat dan jangan menjelekkan dan mencari kesalahan orang lain.Belum tentu orang yang menjelekkan akan lebih baik daripada orang yang dijelekkan,” seru Apriyanto yang disambut teriakan para demonstran.
Apriyanto meragukan aksi mosi tidak percaya kades beberapa waktu lalu ke Kantor Gubernur. Menurut dia, berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, ada kades yang sudah tidak menjabat lagi sebagai kades. Ini mengindikasikan ada kepentingan politik untuk menjatuhkan Penjabat Bupati Empat Lawang H Abdul Shobur.
”Kalau saja mereka (para kades) tidak murni lagi menyuarakan kepentingan, mau dibawa ke mana nanti Empat Lawang. Ini hanya ambisi orang-orang yang tidak bertanggung jawab,”sesalnya. Koordinator Aksi Arief Rahman mengatakan,dari aksi para kades yang tidak objektif tersebut, jumlahnya hanyalah sedikit. Dia menjelaskan, jumlah desa di Kab Empat Lawang sebanyak 152 desa, sementara yang melakukan aksi mosi tidak percaya hanya 6 kades.
”Jadi, masih ada 146 desa lagi yang menginginkan pembangunan Kab Empat Lawang berkelanjutan,” tegasnya. Mengenai kewenangan menilai kinerja H Abdul Shobur, menurut Arief, diserahkan sepenuhnya kepada Gubernur Sumsel Syahrial Oesman. Dia berharap agar Gubernur dapat berpikir jernih dalam menentukan keputusan yang bijaksana demi pembangunan yang terbebas dari kepentingan politis.(*)
Koordinator Lapangan FP4L Apriyanto menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan H Abdul Shobur karena dinilai berhasil dalam mengemban amanah. Mereka meminta masyarakat berpikir objektif terhadap kepemimpinan H Abdul Shobur sebagai Penjabat Bupati Empat Lawang.
Dia juga meminta oknum- oknum yang memiliki kepentingan politis untuk tidak mencari-cari kesalahan.”Kalaupun ada keluarga atau saudara yang ingin mencalonkan diri sebagai Bupati Empat Lawang, bersaing dengan sehat dan jangan menjelekkan dan mencari kesalahan orang lain.Belum tentu orang yang menjelekkan akan lebih baik daripada orang yang dijelekkan,” seru Apriyanto yang disambut teriakan para demonstran.
Apriyanto meragukan aksi mosi tidak percaya kades beberapa waktu lalu ke Kantor Gubernur. Menurut dia, berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, ada kades yang sudah tidak menjabat lagi sebagai kades. Ini mengindikasikan ada kepentingan politik untuk menjatuhkan Penjabat Bupati Empat Lawang H Abdul Shobur.
”Kalau saja mereka (para kades) tidak murni lagi menyuarakan kepentingan, mau dibawa ke mana nanti Empat Lawang. Ini hanya ambisi orang-orang yang tidak bertanggung jawab,”sesalnya. Koordinator Aksi Arief Rahman mengatakan,dari aksi para kades yang tidak objektif tersebut, jumlahnya hanyalah sedikit. Dia menjelaskan, jumlah desa di Kab Empat Lawang sebanyak 152 desa, sementara yang melakukan aksi mosi tidak percaya hanya 6 kades.
”Jadi, masih ada 146 desa lagi yang menginginkan pembangunan Kab Empat Lawang berkelanjutan,” tegasnya. Mengenai kewenangan menilai kinerja H Abdul Shobur, menurut Arief, diserahkan sepenuhnya kepada Gubernur Sumsel Syahrial Oesman. Dia berharap agar Gubernur dapat berpikir jernih dalam menentukan keputusan yang bijaksana demi pembangunan yang terbebas dari kepentingan politis.(*)
