Dalam kabel yang tertulis bersumber dari konsulat AS di Chiang Mai, Thailand tersebut disebutkan bahwa bocoran ini terdiri dari 13 poin yang khusus menyoroti kebijakan IT di Thailand.
Namun beberapa hal menarik muncul pada poin ke 9 dan 10 yang khusus membahas soal geliat aksi Microsoft dan Business Software Alliance (BSA), organisasi yang membawahi para produsen software.
Untuk point ke 9 disebutkan bahwa Director Corporate Affairs Microsoft Thailand menempatkan software copyright sebagai isu penting. Di satu sisi, ia memuji pemerintah Thailand (RTG) yang telah memperkuat penegakan hukum dan edukasi terhadap Intelectual Property Right (IPR).
Microsoft pun dikatakan sangat gembira dengan penurunan tingkat pembajakan software di Thailand sebesar 2% sejak tahun 2006.
Hanya saja di sisi lain, Director Corporate Affairs Microsoft Thailand yang tidak disebutkan namanya itu juga telah menyatakan concern-nya terkait kebijakan Creative Economy RTG (pemerintah Thailand) yang lebih mempromosikan model software open sourceketimbang model commercial source (proprietary) untuk meredam pembajakan.
Sementara untuk point ke 10 yang menjadi 'aktor' utama adalah Business Software Alliance (BSA). Bocoran Wikileaks menyebutkan, Director for Software Policy BSA Asia juga mendesak RTG untuk tidak memilih open source di atas proprietary.
Argumen yang disampaikan adalah (1) model software open source menunjukkan dampak yang tidak signifikan untuk meredam pembajakan software. Lalu (2) dengan fokus ke kebijakan yang mendukung open source, maka RTG memberi sinyal kepada pasar untuk menghalangi pengembangan software proprietary, yang pada akhirnya akan menghambat kemampuan Thailand untuk memenuhi kebutuhan pasar.