PRABUMULIH (
Berita Nasional) : Realisasi bagi hasil migas dan PBB migas hingga Juli 2007 baru 31 persen atau sekitar Rp25,8 miliar, dari target 82,1 miliar. Angka itu khusus kontribusi PT Pertamina EP Region Sumatera, Prabumulih. "Kami akan jemput bola menyampaikan hal itu ke pusat. Rencananya, besok (hari ini, red) saya akan berangkat ke Jakarta ikut rapat lipting (perhitungan) di Departemen Keuangan dan Departemen ESDM (Energi Dan Sumber Daya Manusia)," kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Prabumulih Drs H Chozali Hanan MM, kemarin Dijelaskannya, kewenangan pembagian atas hasil migas serta PBB bukan kewenangan daerah, melainkan pemerintah pusat. Makanya, pihaknya siap membeberkan data realisasi pajak yang sudah masuk di depan rapat lipting Departemen Keuangan (Depkeu) dan Departemen ESDM yang akan berlangsung selama tiga hari di Jakarta. Sebenarnya ada tiga sumber penerimaan daerah yang akan masuk dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Yakni, dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. "PAD 2007 ditarget Rp12.093.380.000, hingga Juli sudah terealisasi Rp8.717.514.474 atau sekitar 72,09 persen," terang dia. Lalu, dana perimbangan, target Rp89 miliar, yakni dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. Namun, khusus SDA (sumber daya alam) dari migas dan PBB migas ditarget Rp82,1 miliar, hingga Juli baru terealisasi Rp25,8 miliar atau sekitar 31 persen. Kemudian, untuk pendapatan lain-lain yang sah ditarget Rp4,4 miliar, namun baru terealisasi Rp130 juta. "Total target APBD 2007 sebesar Rp299.973.864.919 atau sekitar Rp300 miliar," ujar Chozali. Soal keinginan DPRD agar audit terhadap pajak perimbangan atas migas dan PBB migas dari PT Pertamina EP Region Sumatera, Chozali welcome. "Silakan saja, jika DPRD ingin audit dana perimbangan pajak migas dan PBB migas Pertamina. Itu kewenangan DPRD ke PT Pertamina. Nanti, yang akan menjelaskan pihak Pertamina, mereka (Pertamina) yang punya data keseluruhan, termasuk data produksi," tegasnya.(*)
