Rembang-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) diharapkan merujuk pada program Pemerintah Kabupaten Rembang khususnya Seafront City. Oleh karena itu fasilitator kabupaten diinginkan untuk terus melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait untuk menyelaraskan bentuk-bentuk kegiatan dalam rangka mewujudkan laut sebagai wajah depan Kabupaten Rembang . Demikian disampaikan Wakil Bupati Rembang H Abdul Hafidz saat membuka Semiloka PNPM-MP tahun 2010 di ruang rapat paripurna DPRD Rembang hari rabu.
Lebih lanjut Wakil Bupati menyampaikan, program PNPM-MP yang bertujuan mengentaskan kemiskinan di daerah, bisa disinergikan dengan program Seafront City. Upayanya yaitu melakukan program pembangunan dan penataan kawasan desa pesisir agar tertata rapi. Kemudian menjalankan program pemberdayaan masyarakat yang tinggal di pesisir, berupaya mengembangkan industri olahan hasil perikanan. Sehingga ada nilai jual lebih dari hasil tangkapan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup warga bermata pencaharian nelayan.
Sementara itu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPM-KB) Rembang Dwi Wahyuni selaku Koordinator PNPM-MP tingkat kabupaten secara terpisah menjelaskan, dalam semiloka dipaparkan hasil capaian selama hampir setahun program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah pusat yang dijalankan pemkab Rembang. Program dalam bentuk buku profil berisi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi PNPM-MP tahun 2010 di 240 desa 12 kecamatan yang menerima, minus Rembang dan Lasem.
Disebutkan Dwi Wahyuni, kegiatan PNPM-MP selama tahun 2010 diperuntukkan pembangunan sarana dan prasarana umum, pendidikan dan kesehatan; Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Sejak diterima tahun 2008 hingga 2010, alokasi dana PNPM-MP yang diterima Kabupaten Rembang terus meningkat, baik bersumber APBN maupun pendampingan APBD II. Tahun 2008 dari APBN Rp 18,5 milyar dengan pendampingan APBD II Rp 4,5 milyar. Tahun 2009 dari APBN Rp 21,250 milyar, pendampingan APBD II Rp 5,380 milyar, sedangkan tahun 2010 dari APBN Rp 19,602 milyar, pendampingan APBD II Rp 5,5 milyar.
Semiloka menghadirkan nara sumber Ketua DPRD Rembang Sunarto menyampaikan materi berjudul Evaluasi Kritis DPRD Dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Musrenbang. Kepala Bappeda Rembang Hari Susanto dengan materi berjudul Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pengalaman, Suparti Fasilitator desa mojorembun dalam mengelola kelompok Simpan Pinjam Perempuandi desanya.
Semiloka diikuti Ketua Komisi A, B, C dan D DPRD Rembang, Kepala SKPD dan Bagian Setda, Camat, Fasilitator Kabupaten-Kecamatan dan Desa serta undangan lainnya.
