Krisis keuangan yang dialami PT Drydocks Graha diketahui setelah dilakukan dengar pendapat antara Komisi IV DPRD Kota Batam, Rabu (19/1) bersama manajemen perusahaan itu terkait dengan aduan 26 perusahaan sub kontraktor yang bekerjasama dengan Drydocks karena belum mendapat pembayaran gaji atas ribuan karyawan kontrak yang bekerja di Drydocks.
Direktur PT Proweld Seaword, Edwarsyah yang merupakan salah satu subkontraktor dari Drydocks mengatakan, sejak Maret 2010 perusahaan subkontraktor dari Drydocks sama sekali belum menerima pembayaran gaji atas karyawannya yang dipekerjakan secara kontrak dengan Drydocks.
Akibatnya pihaknya mengalami kerugian karena harus menalangi terlebih dahulu pambayaran gaji ribuan karyawan tersebut.
Pihak Drydocks, kata dia sebelumnya akan menyelesaikan hutang tersebut pada Desember 2010, namun sampai Januari 2011 ini belum juga dibayarkan. Anehnya pihak Drydocks justru minta potongan (diskon) pembayaran hingga 50 persen.
“Sebagai perusahaan internasional sangat aneh harus minta diskon 50 persen dari subkon atas hutangnya dan kami tidak bisa memenuhinya karena kesanggupan kami hanya diskon 5 persen,” katanya, Kamis (20/1).
Perwakilan dari PT Drydocks Graha, Alan Coway mengatakan, perseroan memang sedang mengalami krisis keuangan sehingga terpaksa menunggak pembayaran gaji karyawan kepada 26 perusahaan subkontraktornya yang menyuplai ribuan pekerja.
Perseroan kata dia sudah berusaha mencari pinjaman ke beberapa lembaga keuangan bank di Singapura namun, hingga saat ini belum diperoleh, sehingga komitmen pembayaran pada Desember 2010 gagal dipenuhi. Meski demikian pihaknya masih tetap mencari sumber pendanaan atau hutang untuk melunasi pembayaran ke subkontraktornya.
Untuk mengatasi krisis keuangan, kata Alan perseroan juga sudah menyewa konsultan keuangan untuk mengatasi krisis tersebut sehingga diharapkan pembayaran ke perusahaan mitra di Batam segera dilunasi.
Alan juga membantah isu yang berkembang saat ini bahwa perusahaan akan melakukan relokasi pabrik ke negara lain serta menjual seluruh asetnya di Batam akibat krisis keuangan yang membelitnya.
“Kami tidak akan melakukan relokasi perusahaan atau menjual asset karena kami masih ingin bertahan di Batam,” katanya.
Hasil rapat dengar pendapat antara subkontraktor dengan Drydocks akhirnya akan dilanjutkan pada hari Senin (24/1), dengan catatan, pada hari itu Drydocks harus sudah memberikan kepastian soal pembayaran kontrak kerja untuk subkon, minimal 10 persen dari total nilai invoice atau tagihan masing-masing subkon.
DPRD Kota Batam juga memberikan deadline kepada Drydocks untuk menyelesaikan seluruh tagihan dari perusahaan subkontraktornya paling lambat 30 April 2011, dan jika tidak terpenuhi maka Drydocks harus memberikan jaminan kepada para perusahaan subkontraktornya.
PT Drydocks World Graha di Batam merupakan salah satu perusahaan galangan kapal terbesar di Batam dengan produksi kapal kapal besar sekitar 5-10 unit per tahun. Sebelum mengalami krisis keuangan, perseroan menghadapi polemic kerusuhan buruh sekitar April 2010 yang menyebabkan sejumlah asset perusahaan terbakar dan sejumlah pekerja asing khususnya dari India kabur.
Kerusuhan tersebut diduga di sebabkan ejekan dari pekerja asing asal India terhadap pekerja lokal yang menyebut pekerja Indonesia bodoh, ucapan itu menyebabkan perkelahian antara pekerja lokal dan pekerja asal India hingga ribuan buruh terlibat dan merusak asset milik perusahaan.
Namun sejumlah pihak menduga kerusuhan juga dipicu oleh sikap perusahaan itu yang banyak memperkerjakan orang asing dengan bayaran tinggi sementara pekerja lokal dihargai dengan gaji yang rendah. (gus).
