Mencuatnya kasus dugaan korupsi pembangunan Proyek PLTU yang menyerat nama mantan Bupati Dr H Irianto MS Syafiuddin sebagai tersangka, mengundang perhatian serius dari semua elemen mayarakat.
Mereka menilai kasus dugaan korupsi tersebut, sarat dengan muatan politis yang sengaja digulirkan oleh lawan politik agar situasi di Indramayu tidak kondusif. Bahkan, kalangan ulama dan organisasi Islam (Ormas) menyatakan sikap dengan melayangkan surat terbuka yang disampaikan ke Kejaksaan Agung, dan Bupati Hj Anna Shopanah.
Ketua MUI Kabupaten Indramayu, K Ahmad Jamali, mengungkapkan, isi surat pernyataan para ulama dan Ormas Islam tersebut menolak keras politisasi kasus dugaan korupsi Proyek PLTU yang berlokasi di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. Di samping itu, mereka juga menyayangkan adanya sekelompok orang yang menghendaki Dr H Irianto MS. Syafiuddin agar dipecat kembali sebagai Ketua DPD Partai Golkar (PG) Jawa Barat (Jabar).
Ormas Islam yang menyampaikan pernyataan sikap diantaranya MUI, Muhammadiyah, PUI, ICMI, LDII, Al-Irsyad, Al-Islamiyah DMI, Forum Imam Masjid (Forkim), Jamaah Asysyahadatain, serta sejumlah ulama lainnya ikut menyampaiakan rasa keprihatinanya atas tuduhan kepada mantan Bupati Indramayu tersebut.
Jamali menegaskan, status tersangka yang dikenakan mantan Ketua Pemuda Pancasila itu merupakan persoalan hukum normatif dan tidak ada kaitannya dengan persoalan politik. Oleh karena itu pihaknya sebagai perwakilan ulama yang tergabung dalam MUI merasa ikut bertanggungjawab atas tuduhan tersebut. jamali menegaskan, MUI sebagai bagian dari kalangan ulama bukannya ikut masuk dalam dunia politik, namun sebagai ulama yang selama ini dekat dengan Yance, merasa terpanggil.
Jamali mengatakan, beredarnya pernyataan yang menyudutkan Yance sebagai tersangka dan ramai di situs-situs jejaring sosial dan ramai didunia cyber itu dengan sengaja dilakukan sebagai upaya pembunuhan karakter terhadap keluarga Bupati H Yance.
Para ulama, menurut Jamali, pembelaan ulama kepada Pak H Yance itu bukan karena pengondisian akan tetapi sebagai bentuk solidaritas terhadap seorang mantan pimpinan di lingkungan Pemkab Indramayu. Apalagi, Yance tergolong pemimpin yang dekat dengan ulama, dan segala kebijakannya selalu berpikir untuk kemaslahatan umat. Para ulama dan Ormas Islam berharap, demi ketenangan umat, agar terbebas dengan unsur politis dan biarkan kasus ini berjalan secara normative dan berikan sepeuhnya kepada pengak hukum.(humasindramayu)
Ormas Islam yang menyampaikan pernyataan sikap diantaranya MUI, Muhammadiyah, PUI, ICMI, LDII, Al-Irsyad, Al-Islamiyah DMI, Forum Imam Masjid (Forkim), Jamaah Asysyahadatain, serta sejumlah ulama lainnya ikut menyampaiakan rasa keprihatinanya atas tuduhan kepada mantan Bupati Indramayu tersebut.
Jamali menegaskan, status tersangka yang dikenakan mantan Ketua Pemuda Pancasila itu merupakan persoalan hukum normatif dan tidak ada kaitannya dengan persoalan politik. Oleh karena itu pihaknya sebagai perwakilan ulama yang tergabung dalam MUI merasa ikut bertanggungjawab atas tuduhan tersebut. jamali menegaskan, MUI sebagai bagian dari kalangan ulama bukannya ikut masuk dalam dunia politik, namun sebagai ulama yang selama ini dekat dengan Yance, merasa terpanggil.
Jamali mengatakan, beredarnya pernyataan yang menyudutkan Yance sebagai tersangka dan ramai di situs-situs jejaring sosial dan ramai didunia cyber itu dengan sengaja dilakukan sebagai upaya pembunuhan karakter terhadap keluarga Bupati H Yance.
Para ulama, menurut Jamali, pembelaan ulama kepada Pak H Yance itu bukan karena pengondisian akan tetapi sebagai bentuk solidaritas terhadap seorang mantan pimpinan di lingkungan Pemkab Indramayu. Apalagi, Yance tergolong pemimpin yang dekat dengan ulama, dan segala kebijakannya selalu berpikir untuk kemaslahatan umat. Para ulama dan Ormas Islam berharap, demi ketenangan umat, agar terbebas dengan unsur politis dan biarkan kasus ini berjalan secara normative dan berikan sepeuhnya kepada pengak hukum.(humasindramayu)
